Kepala Divisi Humas Polri Irjen M Iqbal mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri serta Kementerian terkait dalam penanganan penyelidikan kerusuhan di Papua.
"Ada (kaitannya dengan pihak asing) tapi ini kan penanganannya harus komprehensif. Polri tentunya akan koordinasi dengan Kemlu, dengan lembaga dan kementerian," kata Iqbal di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Pusat, seperti dikutip dari CNN Indonesia, Minggu (1/9/2019).
Iqbal menjelaskan kepolisian dan kementerian, serta lembaga terkait kini sedang berupaya memetakan penyebab dan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa kerusuhan tersebut.
Ia menyebut diplomasi antar negara menjadi prioritas utama untuk menjamin keamanan masyarakat.
"Sebenarnya kelompok-kelompok lokal yang diduga ada kaitannya dengan kerusuhan ter-connect dengan beberapa pihak luar. Ini sedang kami petakan," jelasnya.
Ia mengatakan belum bisa membeberkan siapa dan dari negara mana pihak asing yang terlibat itu. Ia juga meminta agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
"Kalau misalnya terbukti secara hukum tentunya akan ditegakkan secara hukum," ucap dia.
Sebelumnya dilaporkan seorang anggota TNI AD tewas akibat terkena panah dan dua anggota Polri terluka saat bentrok dengan massa yang menggelar demonstrasi di Kabupaten Deiyai, Papua, Rabu (28/8).
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko telah menduga ada provokator yang mengakibatkan anggota TNI diduga bernama Serda Rikson itu meninggal dunia.
"Ya, memang ada (provokator). Memang ada. Jadi sering saya katakan memang poros gerakan politiknya sedang masif. Sekarang betul-betul sedang masif," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8).
Moeldoko mengaku sudah meminta laporan dari Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal Joppye Onesimus Wayangkau terkait kabar enam orang tertembak di Papua.
Berdasarkan kabar yang ia terima, Moeldoko menambahkan seorang anggota TNI tewas dan dua anggota Polri luka-luka. Namun, dalam pemberitaan Reuters dilaporkan enam masyarakat sipil tewas diberondong oleh aparat keamanan.
Ia menyebut kebenaran dari laporan yang ditulis media asing itu masih belum jelas sampai saat ini.
"Sementara dari Pangdam tadi, karena Pangdam dengan Panglima TNI baru turun dari pesawat, sementara jawabannya seperti itu. Belum ada laporan," ujarnya.
Moeldoko berkata kondisi Papua yang semakin panas ini tak terlepas dari kegusaran kelompok poros politik dan bersenjata. Ia menyebut kelompok yang memperjuangkan Papua merdeka itu cemas dengan pembangunan yang dilakukan pemerintahan Jokowi di Bumi Cenderawasih.
Simak Video Pro Kontra Papua Tanpa Internet
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2zFia2l
via IFTTT