JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasutio menegaskan, program peremajaan (replanting) perkebunan kelapa sawit di Provinsi Riau harus dikerjakan pada 1 September mendatang. Program replanting kelapa sawit di Riau, sudah diluncurkan Presiden Joko Widodo sejak Mei lalu.
Tiga bulan berjalan sejak peluncurannya, program ini diakui Menko Darmin banyak menemui kendala di lapangan. Melihat lambatnya realisasi program, Menko Darmin juga mengultimatum pihak yang tidak konsisten sehingga menghalangi realisasi replanting sawit.
"Peremajaan sawit di Riau terakhir, sebelumnya di Sumatera Utara. Kita minta dalam 10 hari ini berjalan. Saya bilang 1 September, yang sudah launching (replanting sawit di Riau) itu enggak jalan, awas," ancam Menko Darmin di kantornya, Jakarta, Selasa (21/8/2018).
Untuk membahas kendala yang terjadi, Menko Darmin juga memanggil Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian (Kementan) dan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) dalam rapat koordinasi. Tujuannya adalah untuk menemukan akar masalah sekaligus mencari solusi.
"Karena pelaksanaan dari yang sudah ada itu agar tersendat, jadi kita mengecek siapa yang bikin lambat, ya biasalah tuduh menuduh tapi sudah selesai," papar Darmin.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan program peremajaan sawit rakyat (PSR) di Provinsi Riau pada Mei 2018 silam. Untuk wilayah Riau, pemerintah akan melakukan peremajaan kebun sawit rakyat seluas 25.423 hektar pada 2018.
Luas lahan tersebut tersebar di delapan kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kampar, Siak, Pelalawan, Kuantan Sengingi, Indragiri Hulu, dan Bengkalis. Peremajaan kebun kelapa sawit di Riau menjadi fokus pemerintah, karena mayoritas dari luas total kebun kelapa sawit di Riau merupakan kebun tua.
(rhs)
from Sindikasi welcomepage.okezone.com kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2Pp8rUu
No comments:
Post a Comment