Impor 1 Juta Ton Beras Bertolak Belakang dengan Kebijakan Mentan

JAKARTA - Keputusan impor beras sebanyak 1 juta ton yang kembali diterbitkan izinnya oleh Kementerian Perdagangan dengan dalih untuk mencukupi stok cadangan nasional dinilai sebagai kebijakan tak selaras dan saling bertolak belakang.

Impor beras sebanyak 1 juta ton akan terlaksana dua bulan ke depan bukan sekadar menabrak kebijakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan prioritas penyerapan padi petani melalui peningkatan produksi lokal. Namun juga tak mematuhi visi Nawacita Presiden Joko Widodo.

BERITA TERKAIT +

"Jelas bertolak belakang yang bukan hanya kebijakan Menteri Amran Sulaiman, tapi juga pemikiran Nawacita Presiden sekarang," ujar Pakar Ekonomi Pertanian IPB Prima Gandhi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/8/2018).

Menurut Gandhi, Amran Sulaiman perlu segera melakukan dua pola kerja agar kebijakannya yang komitmen mengedepankan produksi beras petani lokal mempunyai landasan kokoh untuk bisa mengimbangi alasan impor.

Pertama, dapat cepat melakukan konsolidasi petani untuk mengetahui apakah memang kondisi panen padi petani. Sehingga diketahui dan bisa diperkirakan apakah masih diperlukan impor beras guna memenuhi stok nasional.

"Kalau ternyata cukup, bakal menjerit petani dengan dilakukannya impor. Kalau Amran Sulaiman sudah mengonsolidasikan petani, berarti kan langsung mendengar dari suara petani. Bukan suaranya Menteri," ucap Gandhi.

Kemudian upaya kerja kedua yang bisa dilakukan Amran Sulaiman, dengan mendorong dan memotori segera terwujudnya program diversifikasi pertanian di Tanah Air.

Sehingga nantinya tak selalu bergantung pada beras sebagai konsumsi nasional di seluruh daerah, tapi justru menyesuaikan dengan tradisi sumber daya lokal.

Terkait dengan impor beras 1 juta ton yang akan dilakukan Kementerian Perdagangan, Gandhi beranggapan, perlu benar-benar dipastikan apakah memang sudah berdasarkan keputusan langsung dari Amran Sulaiman.

Apalagi, kata Gandhi, hingga saat ini harga beras di pasaran masih stabil dan belum ada keluhan lonjakan harga. Secara data juga dikabarkan masih cukup memenuhi stok beras nasional.

"Karena setahu kita semua, Amran Sulaiman itu Menteri yang semangatnya tegas menolak impor. Prioritasnya kan pemberdayaan petani agar meningkatkan produksi padinya," ujar Gandhi.

Untuk diketahui, Kementerian Perdagangan menerbitkan lagi izin impor beras yang ketiga kalinya pada tahun ini untuk alasan ketersediaan stok Badan Urusan Logistik (Bulog). Impor beras direncanakan dua bulan ke depan berjumlah 1 juta ton.

Kementerian Perdagangan mengklaim, keputusan impor beras berdasarkan keputusan rapat koordinasi terbatas dengan Kementerian Pertanian dan Bulog.

 

(feb)

(rhs)

Let's block ads! (Why?)

from Sindikasi welcomepage.okezone.com kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2w81Zcl