Sokong Film Gundala, Ini Kinerja Bisnis EMTEK, VIVA dan Mahaka

Jakarta, CNBC Indonesia - Komik Gundala Putra Petir karya Hasmi yang terbit perdana tahun 1969 akhirnya diangkat ke layar lebar melalui film dengan judul "Gundala" yang sudah tayang perdana pada 29 Agustus 2019.

Film yang dibintangi oleh sederet aktor ternama Indonesia seperti Abimana Aryasatya, Tara Basro dan Ario Bayu dan disutradarai oleh JokoAnwar ini menghabiskan biaya produksi hingga Rp 30 miliar. Produksinya digarap oleh Bumilangit Studios yang dipayungi oleh PT Screenplay Bumilangit Produksi dan Legacy Pictures.

Ada tiga perusahaan terbuka (emiten) di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyokong dana dari film-film patriotik asli Indonesia dalam Jagat Sinema Bumilangit yakni EMTEK Group, VIVA Group dan Mahaka Group.

Bagaimana dengan kinerja tiga induk dari grup tersebut di BEI sepanjang semester I tahun ini?

EMTEK GROUP
Sepanjang semester I-2019, data laporan keuangan PT Elang Mahkota Teknologi Tbk (EMTK) mengungkapkan bahwa induk usaha SCTV dan Indosiar ini menderita kerugian hingga Rp 1,14 triliun pada 6 bulan pertama tahun ini, membengkak dari periode yang sama tahun 2018 yang hanya Rp 90,67 miliar.

Data laporan keuangan itu menunjukkan kerugian ini berkaitan dengan penurunan nilai aset tak berwujud sebesar Rp 576,36 miliar pada semester I-2019 dari sebelumnya nihil.

Penurunan itu sehubungan dengan penurunan nilai aset tak berwujud pengguna BBM (Blackberry), berkaitan dengan layanan konsumen BBM yang berhenti efektif sejak 31 Mei 2019. Padahal pada 6 bulan pertama tahun ini, EMTEK masih mencetak pendapatan naik menjadi Rp5,40 triliun dari sebelumnya Rp 4,11 triliun.

Tahun lalu, EMTEK juga mengalami kerugian hingga Rp 2,62 triliun. Padahal di 2017 lalu, EMTK masih mencatatkan laba Rp 43,7 miliar. Perseroan mencatatkan pendapatan bersih tahun 2018 sebesar Rp 8,66 triliun atau naik dari 2017 yang hanya Rp 7,59 triliun. Namun, beban penjualan EMTK mengalami kenaikan dari Rp 238 miliar di 2017 menjadi Rp 496 miliar.

Total aset EMTK juga turun dari Rp 22,2 triliun di 2017 menjadi RP 19,5 triliun di 2018.

LANJUT HALAMAN 2: Bagaimana Kinerja VIVA dan Mahaka?

[Gambas:Video CNBC]

 

(tas)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2HDo4FM
via IFTTT

Polemik Label Palm Oil Free dan Langkah BPOM

Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah kemasan makanan ditemukan memuat label Palm Oil Free (POF) atau Tanpa Mengandung Minyak Sawit. Pelabelan ini dianggap sebagai bentuk kampanye hitam atas minyak sawit.

Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merespon temuan tersebut dan akan menindak tegas produk pangan yang mencantumkan label POF. Selain mengawasi nutrisi, BPOM juga berkepentingan untuk mengawasi pangan.

Kepala BPOM Penny Lukito menyebut bahwa sawit merupakan produk unggulan dan kebanggaan Indonesia. Karena itu, semua produk makanan dan olahan lain yang beredar di Indonesia dilarang mencantumkan POF.

"Mencantumkan informasi Palm Oil Free juga terindikasi upaya dari pihak internasional yang ingin mendeskreditkan dari produk minyak kelapa sawit, yang juga merupakan produk unggulan kita. Sehingga tugas kita juga untuk membela ini," ujar Penny dalam talkshow di CNBC Indonesia.

Label lazimnya digunakan sebagai informasi kepada masyarakat, namun bisa jadi menyesatkan jika informasi yang diberikan keliru.

Pelaku usaha yang diawasi BPOM dan juga Dinas Kesehatan daerah harus memenuhi standar izin edar. Jika ada produk ditemukan mencantumkan POF, BPOM akan memberikan sanksi.

"Jadi kalau ada mencantumkan label Palm Oil Free maka ada sanksinya adalah sanksi pembinaan untuk UMKM. Tapi juga pernah di beberapa tahun lalu ada produk impor yang tercantum label Palm Oil Free. Nah karena ini produk impor jadi pengawasan melalui free market, dan sebelum izin ke BPOM sudah diedarkan ke masyarakat, maka kami beri sanksi administratif," tegasnya.

POF sebelumnya pernah ditemukan pada 2016 di beberapa produk makanan. Pemerintah saat itu merespons laporan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) yang keberatan dengan peredaran produk berlabel POF tersebut di supermarket. BPOM ketika itu menginstruksikan pencabutan label tersebut dari produk makanan impor.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2NJmxl5
via IFTTT

Beranikah Jokowi Naikkan Iuran BPJS Kesehatan 2 Kali Lipat?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah dihadapkan sebuah keputusan yang cukup sulit. Keputusan yang setidaknya cukup berat tersebut yakni; menyelamatkan BPJS Kesehatan dengan menaikkan iuaran.

Potensi defisit BPJS Kesehatan memang bakal memberatkan anggaran negara hingga Rp32,8 triliun pada tahun ini. Hal tersebut bisa diantisipasi melalui kenaikan iuran. Di samping pembenahan fraud hingga ketidakberesan lainnya.

Potensi dari kenaikan iuran bisa membantu keuangan BPJS hingga Rp 14 triliun.

Data BPJS Kesehatan yang diperoleh CNBC Indonesia, Senin (2/9/2019), jika kenaikan diberlakukan maka akan diperoleh penyusutan defisit menjadi Rp 14,41 triliun. Defisit berkurang hingga Rp 18,37 triliun.

Ada dua usulan skema sampai detik ini mengemuka. Pertama, usulan dari DJSN sendiri dengan skema :

Simak secara lengkap usulan DJSN:

• Iuran penerima bantuan iuran (PBI) : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 23.000)
• Iuran peserta penerima upah - Badan Usaha : 5% dengan batas atas upah Rp 12 juta (sebelumnya Rp 8 juta)
• Iuran peserta penerima upah - Pemerintah : 5% dari take home pay (sebelumnya 5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga)
• Iuran peserta bukan penerima upah :

  a. Kelas 1 : Rp 120.000 (sebelumnya Rp 80.000)
  
b. Kelas 2 : Rp 75.000 (sebelumnya Rp 51.000)
  
c. Kelas 3 : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 25.500)

Kemudian skema kenaikan iuran dari Kementerian Keuangan. Adapun skemanya :

• Iuran penerima bantuan iuran (PBI) : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 23.000)
• Iuran peserta penerima upah - Badan Usaha : 5% dengan batas atas upah Rp 12 juta (sebelumnya Rp 8 juta)
• Iuran peserta penerima upah - Pemerintah : 5% dari take home pay (sebelumnya 5% dari gaji pokok + tunjangan keluarga)
• Iuran peserta bukan penerima upah :

  a. Kelas 1 : Rp 160.000 (sebelumnya Rp 80.000)
  
b. Kelas 2 : Rp 110.000 (sebelumnya Rp 51.000)
  
c. Kelas 3 : Rp 42.000 (sebelumnya Rp 25.500)

Berdasarkan hitungannya, pemerintah harus menambah suntikan dana sebesar Rp 13,56 triliun jika PBI dinaikkan menjadi Rp 42.000 per bulan. Angka itu terdiri dari peserta PBI yang ditanggung pemerintah pusat Rp 9,2 triliun dan pemerintah daerah Rp 3,34 triliun.

Ditambah, kenaikan iuran peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara, seperti PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Saat ini, pemerintah hanya menanggung 3% dari penghasilan tetap, namun nantinya akan dinaikkan menjadi 4% dari take home pay (TKP).

Bila ini disetujui Jokowi, maka kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai dua kali lipat ini memang menjadi solusi. BPJS Kesehatan langsung mendapatkan dana segar dari pemerintah karena jumlah subsidi bertambah.

Untuk diketahui, BPJS Kesehatan skemanya dalam Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 84/2015 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan Pasal 37 Ayat 5, ada tiga tindakan khusus pemerintah saat posisi keuangan BPJS Kesehatan sedang negatif. Tiga tindakan tersebut yaitu penyesuaian dana operasional, penyesuaian iuran, serta penyesuaian manfaat yang diberikan.

Kenaikan iuran yang menjadi opsi harus tertuang dalam PP atau Peraturan Pemerintah yang ditanda-tangani langsung Jokowi. Namun sayangnya terjadi simpang siur apakah Jokowi sudah meneken aturan baru tersebut.

HALAMAN SELANJUTNYA >>> Aturan Sudah Atau Belum Diteken Jokowi? (NEXT)

(sef)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2MRs4Xg
via IFTTT

Ronde Kedua Perang Dagang AS-China, Tarif Baru Resmi Berlaku

Jakarta, CNBC Indonesia - Meski menyatakan tengah menggodok negosiasi, ketegangan Amerika Serikat (AS) dan China sepertinya belum akan berakhir. Per 1 September 2019 ini, kedua negara akhirnya resmi menaikkan tarif pada barang masing-masing.

Pemerintahan Donald Trump secara resmi memberlakukan tahap pertama kenaikan tarif 15% pada US$ 300 miliar barang asal China pada Minggu. Diperkirakan setidaknya US$ 125 miliar barang China akan terkena dampak.

Barang-barang tersebut meliputi alat elektronik seperti pengeras suara, telepon genggam, dan sejumlah barang lain seperti pakaian dan sepatu. Sementara kenaikan tahap kedua akan dilakukan per 15 Desember nanti.

Sementara China juga mulai memberlakukan tarif tambahan pada beberapa barang Amerika Serikat (AS) senilai US$75 miliar. Tarif tambahan senilai 5% dan 10% dikenakan pada 1.717 barang dari total 5.078 produk yang berasal dari AS.

Tarif tambahan sebesar 5% juga berlaku untuk minyak mentah AS. Rencananya Beijing pun tengah menggodok memungkinkan menaikkan tarif pada barang-barang AS lainnya 15 Desember mendatang.

Trump yakin kenaikan tarif barang China tidak akan berdampak pada konsumen AS. Bahkan, ia meminta perusahaan AS mulai mencari pemasok di luar China.

Sementara itu, Trump pada hari Minggu mengutip komentar dari ekonom AS Peter Morici, yang mengklaim tarif tidak akan berdampak pada konsumen AS yang banyak memberikan penurunan dalam mata uang Cina, dan meminta perusahaan-perusahaan AS untuk mencari pemasok di luar China.

"Kami tidak ingin menjadi pelayan bagi orang-orang Cina! Ini tentang Kebebasan Amerika. Arahkan ulang rantai pasokan. Tidak ada alasan untuk membeli semuanya dari Tiongkok!," ujarnya sebagaimana dikutip Reuters.

Media pemerintah China juga memberikan opini berisi tantangan pada AS. "Amerika Serikat harus belajar bagaimana berperilaku seperti kekuatan global yang bertanggung jawab dan berhenti bertindak sebagai 'pengganggu di sekolah'," kata kantor berita resmi Xinhua.

Selama dua tahun terakhir, ketegangan antara China dan AS terus terjadi. AS menekan China terkait perlindungan kekayaan intelektual, yang memaksa adanya transfer teknologi ke perusahaan China, subsidi industri dan akses pasar.

AS menilai China menjalankan praktik dagang yang tidak adil. China konsisten membantah tuduhan AS dan mengkritik langkah AS sebagai strategi proteksionis.

Akhir Agustus lalu, kedua negara mengaku sudah ada negosiasi, yang kemungkinan akan berujung pada perundingan di September.

[Gambas:Video CNBC]

(sef/sef)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2PyF6Lu
via IFTTT