Mau ke Jakarta Muharram Festival? Pemprov Sarankan Naik MRT

Jakarta, CNBC Indonesia - Warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin ikut memeriahkan Malam Tahun Baru Islam bisa datang ke pagelaran Jakarta Muharram Festival 2019. Event yang digelar di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia pada Sabtu, 31 Agustus 2019 ini akan dibuka dengan tausiyah dari Ustaz Maulana.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menganjurkan kepada warga yang ingin memeriahkan Jakarta Muharram Festival 2019 agar memarkir kendaraannya di Gelora Bung Karno dan menggunakan Moda Raya Terpadu menuju Bundaran Hotel Indonesia. Gelaran yng akan diselenggarakan Sabtu Malam ini (31/8/2019).

Seperti diketahui GBK memiliki venue parkir yang luas yang dapat dimanfaatkan warga untuk menitipkan kendaraannya, sehingga warga dapat berjalan menuju stasiun MRT Istora untuk selanjutnya turun di stasiun MRT Bundaraan HI dan larut dalam meriahnya Festival menyambut tahun baru Islam 1441 Hijiriah

Selain GBK, Pemprov DKI juga telah menyediakan menyediakan sejumlah kantong parkir bagi pengendara yang akan menghadiri acara Jakarta Muharram Festiva. Kantong parkir tersedia di beberapa lokasi, antara lain IRTI Monas, Jalan Imam Bonjol, dan Plaza Mandiri.

Foto: Jakarta Muharam

Untuk menghindari macet, Pemprov DKI meminta agar warga yang akan datang bisa menggunakan kendaraan umum. Warga dapat menggunakan fasilitas transportasi umum massal, seperti MRT Jakarta, transjakarta, dan kereta commuterline.

Sementara itu, 3.700 aparat gabungan dari personel Polisi dan Satpol PP akan diterjunkan untuk mengamankan seluruh rangkaian kegiatan Jakarta Muharram Festival. Dishub juga akan melibatkan 303 petugas untuk berjaga serta memandu rekayasa lalu lintas di beberapa titik sekitar lokasi kegiatan melalui penutupan dan pengalihan arus mobilitas kendaraan bermotor.

Jakarta Muharram Festival akan dimeriahkan dengan pawai obor yang disertai atraksi tari, lagu religi, dan salawat nabi, serta artis band nasional. Ada pula tausiyah dan doa bersama yang akan dilakukan dalam momen pergantian tahun Hijriah tersebut.

(dru)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2MLlod6
via IFTTT

Suka Nyinyirin Sri Mulyani Soal Utang? Coba Lihat Faktanya

 Pada awal Februari 2019, Menteri Keuangan SriMulyaniIndrawati menuliskan sebuah puisi yang kemudiandiunggah keakunFacebook-nya. Puisi tersebut merupakan respons dari SriMulyani atas serangan dariPrabowoSubianto yang menyebutnya 'Menteri pencetak Utang'.

"Kalau menurut saya, jangan disebut lagi-lah ada Menteri Keuangan, mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang suruh bayar orang lain," ujar Prabowo pada Januari silam, kala dirinya sedang bertarung dalam kontestasi pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019.

BACA:
Terharu! Sri Mulyani Tulis Puisi untuk Prabowo soal Utang

“KAMI TIDAK PERNAH LELAH MENCINTAI DAN MEMBANGUN INDONESIA”Sri Mulyani Indrawati - Menteri Keuangan Republik Indonesia

Kutipan di atas penggalan bagian akhir dari puisi nan-emosional yang dituliskan oleh wanita kelahiran 26 Agustus 2019 tersebut.

Rasanya, semua orang akan setuju bahwa Sri Mulyani Indrawati merupakan sosok penghuni kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang paling banyak disorot.

Maklum saja, dirinya merupakan arsitek keuangan republik ini. Maju-tidaknya Indonesia, sejahtera-tidak rakyatnya, akan sangat ditentukan oleh kebijakan yang diambil oleh Sri Mulyani yang sempat memegang posisi prestigius yakni Direktur Pelaksana Bank Dunia, sebelum pada akhirnya Jokowi berhasil mengetuk hatinya untuk kembali menjadi Menteri Keuangan pada Juli 2016 silam.

Seperti yang diketahui, sebelum kembali ke Indonesia untuk menjadi Menteri Keuangan lagi, Sri Mulyani sempat menjabat posisi yang sama di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Salah satu sorotan yang banyak diberikan masyarakat ke Sri Mulyani memang terkait dengan utang. Penyebabnya, tambahan utang pemerintah di era Jokowi terbilang pesat jika dibandingkan dengan era pemerintahan sebelumnya.

Pada periode satu Presiden SBY (2005-2009), tercatat tambahan utang pemerintah pusat adalah senilai Rp 291 triliun. Beralih ke periode satu Presiden Jokowi (2015-2019), tambahan utang pemerintah pusat meroket menjadi Rp 1.995 triliun. Data untuk tahun 2019 yang digunakan barulah data hingga Juli 2019. Dipastikan sampai akhir tahun 2019, tambahan utang di periode satu Jokowi akan semakin besar.

Banyak sekali masyarakat yang suka 'nyinyir' terkait tambahan utang di era Sri Mulyani.

"Hahahaha ga ada cara selain ngutang apa bagusnya kamu jadi menkeu."

"Kalau kau berhutang, kami yang bayar. Ooo.. Terima kasih wahai ibu mentri. Karena jasa mu lah, kami semua rakyat Indonesia punya hutang 13 juta rupiah per kepala."

"Kau bangun Jalan tol, yang hanya dinikmati golongan menengah keatas. Rakyat kecil yang menanggung utangnya, kau naikkan tarif listrik tanpa pandang bulu, BBM kau naikkan. Segala hajat hidup orang banyak kau pajaki. BPJS kau suruh bayar kami yang tak mampu. Sudahilah, kami lelah melihat kalian. 2019 ganti presiden."

Demikian beberapa 'nyinyiran' yang diposting di kolom komentar CNBC Indonesia dan ditujukan ke Sri Mulyani.

Tapi, apa iya Sri Mulyani itu gegabah dalam masalah pengelolaan utang?

BERLANJUT KE HALAMAN 2 -> Dunia Ini Berjalan Dengan Defisit Fiskal

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2PsTNzP
via IFTTT

Siap-Siap! Desember 2019 RI Tak Ekspor Nikel Lagi

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan untuk mempercepat larangan ekspor bijih nikel kadar rendah, yakni di bawah 1,7%. Nantinya bijih nikel kadar rendah sudah tidak diperkenankan lagi diekspor mulai akhir Desember 2019.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan diketahui telah menandatangani Peraturan Menteri yang terkait dengan percepatan pelarangan ekspor ini.

Kabar tersebut pun dibenarkan oleh Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yunus Saefulhak.

"Benar (dipercepat larangannya mulai akhir 2019)," kata Yunus kepada CNBC Indonesia saat dihubungi Jumat (30/8/2019).

Foto: Infografis/Larangan Ekspor Biji Nikel/Edward Ricardo

Namun, Yunus enggan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Ia hanya mengatakan, penjelasannya akan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono dalam waktu dekat.

Sebelumnya, pemerintah berencana untuk mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel, yang semestinya berlaku pada 2022 mendatang.

Dalam wawancara dengan CNBC Indonesia, Menko Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pelarangan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan ekspor produk nikel melalui pengolahan raw material sehingga dapat menghasilkan produk ekspor yang memiliki nilai tambah, dan pada akhirnya mampu mengurangi defisit transaksi berjalan.

(dru)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/32eRgKW
via IFTTT

Top! Kemenkeu Jadi Juara Umum Anugerah Humas RI 2019

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhasil meraih Platinum award (Juara Umum) di ajang Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2019.

Pada ajang tersebut, Kemenkeu mendapatkan tujuh penghargaan yaitu (i) Kementerian Terpopuler di Media Online; (ii) Website PPID Kementerian Keuangan (https://ift.tt/2L9AO90); (iii) Ruang Pelayanan Informasi Publik Terinovatif; (iv) Pengelolaan dan Penyajian Informasi Publik Terinovatif; (v) Laporan Pelayanan Informasi Publik Terinovatif; (vi) Pranata Humas Ahli Terbaik; serta (vii) Pranata Humas Terampil Terbaik.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menyampaikan ucapan terima kasihnya.

Foto: Gedung Kemenkeu/CNBC Indonesia

"Kami mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini. Tentunya akan menjadi penambah semangat untuk senantiasa memberikan yang terbaik untuk negeri ini", ujarnya dalam keterangan pers seperti dikutip Sabtu (31/8/2019).

Penghargaan ini memperkuat reputasi Kemenkeu sebagai badan publik dengan tata kelola pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam pengelolaan informasi publik, Kemenkeu juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan guna memenuhi hak setiap orang untuk memperoleh informasi.

Lebih lanjut, Kemenkeu menyiapkan pola karir bagi Aparatur Sipil Negara yang memilih jenjang jabatan fungsional demi mendorong kinerja humas yang profesional.

AHI adalah ajang kompetisi kinerja humas pemerintah (Government Public Relations/GPR) di Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah se-Indonesia.

Dalam kompetisi ini terdapat lima kategori yang penilaiannya berbasis penjurian yaitu, Pelayanan Informasi Publik Terinovatif, The Best City Branding, Pranata Humas Terbaik, dan Best Leader Supporting PR & Communication. Para juri terdiri dari pakar humas, konsultan/agensi Public Relations, serta pakar marketing dan branding.

Selain itu, terdapat satu kategori kompetisi yang basis penilaiannya menggunakan jumlah exposure positif tertinggi di media online yakni "Terpopuler di Media Online 2019" sub kategori Kementerian. Penghargaan sebagai Juara Umum dalam kompetisi ini diserahkan oleh CEO Humas Indonesia, Asmono Wikan di Balaikota Tangerang.

(dru)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2ZC8rEt
via IFTTT