Mulai dari pemanggilan eks Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk menjadi salah satu pimpinan di BUMN, hingga merombak habis jajaran Eselon I di kementerian yang ia pimpin.
Bekas Sekretaris BUMN Said Didu bahkan tak ragu menyebut kebijakan yang ditempuh Erick Thohir sebagi langkah yang radikal dalam konteks positif. Perombakan yang dilakukan Erick Thohir dianggap memang perlu dilakukan.
Wakil Ketua DPR Periode 2014 - 2019 Fahri Hamzah bahkan menduga ada campur tangan Jokowi di balik pemanggilan Ahok untuk mengisi salah satu kursi di ratusan perusahaan pelat merah Indonesia.
Lantas, apakah ada campur tangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kebijakan yang diambil Erick Thohir akhir-akhir ini?
Seperti diketahui, Jokowi memang hampir tak pernah bosan mengingatkan jajarannya bahwa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus satu visi dan satu misi kepala negara. Tidak boleh ada yang melenceng dari itu.
"Yang ingin saya sampaikan bahwa tidak ada visi misi menteri yang ada adalah visi misi presiden dan wakil presiden," tegas Jokowi saat membuka rapat kabinet paripurna perdana di Istana Merdeka bulan lalu.
Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Fadjroel Rachman pun angkat bicara apakah benar ada campur tangan Jokowi terkait langkah Erick Thohir memanggil Ahok dan keputusannya merombak jajaran Eselon I.
Ketika disinggung terkait hal itu, Fadjroel hanya menjawab normatif. Menurutnya, setiap kebijakan di kementerian murni berdasarkan pilihan sang menteri terkait, yang dalam hal ini adalah Erick Thohir.
"Segala hal terkait kementerian merupakan kebijakan menteri yang bersangkutan, sepanjang sesuai dengan visi-misi presiden-wakil presiden," kata Fadjroel, Rabu (20/11/2019).
CNBC Indonesia pun kembali meminta jawaban pasti apakah memang benar tidak ada instruksi khusus dari Presiden terkait pemanggilan Ahok dan perombakan Eselon I BUMN. Namun hingga berita ini diturunkan, Istana tak memberi jawaban.
(sef/sef)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/346Q5yr
via IFTTT
No comments:
Post a Comment