Pages

Tuesday, August 21, 2018

Kemenkeu: 60% Utang Indonesia dalam Rupiah

JAKARTA - Kementerian Keuangan menyatakan, pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat (AS) berpengaruh terhadap pengelolaan utang pemerintah. Kendati demikian, pengaruh ini tak begitu besar, mengingat 60% utang pemerintah dalam denominasi Rupiah.

Untuk diketahui, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah hingga 31 Juli 2018 sebesar Rp4.253 triliun. Secara rinci, utang berasal dari pinjaman baik dalam dan luar negeri sebesar Rp785,49 triliun, kemudian penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp3.467,5 triliun.

BERITA TERKAIT +

Menkeu Sri Mulyani: Dengan UU PNBP Pemerintah Bisa Pangkas 70.000 Tarif Kementerian atau Lembaga

"Tapi beruntungnya (utang) kita sekarang banyak yang Rupiah, kalau Rupiah kan pinjaman kecil, tidak terpengaruh depresiasi. Kalau lihat porsi foreign exchange (fx) Swap ke total utang kisaran 40%, jadi lebih banyak Rupiah-nya," ujar Direktur Strategi dan Portofolio Utang Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Schneider Siahaan di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Selasa (21/8/2018).

Dia menjelaskan, dulu utang pemerintah selalu berdenominasi Dolar AS, kondisi itu tentunya memberatkan pembayaran utang negara apabila terjadi tekanan pada kurs Rupiah.

"Tapi sekarang sekitar 60% (utang berdenominasi) Rupiah," imbuh dia.

Di tahun 2019, pemerintah menargetkan rasio utang terjaga di 30% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini masih dibawah batas aman yang sebesar 60% dari PDB.

"Jadi kalau ditanya apakah itu aman, ya memang itu di desain supaya aman. Bu Menteri (Keuangan) yang sekarang itu fokusnya keberlanjutan," kata dia.

Selain itu, lanjut dia, pengelolaan utang dilakukan dengan mengatur rentang jatuh tempo pembayaran, sehingga tidak terjadi dalam kurun waktu satu tahun. Tenor pembayaran utang pun diatur hingga hampir 9 tahun. Pengaturan ini membuat pembayaran utang tidak langsung menumpuk besar dan membebani APBN.

"Jadi, tidak ada jatuh tempo setahun besar-besar. Itupun rata-rata, mungkin jatuh tempo tahun depan lebih rendah lagi (utang jatuh tempo)," tambahnya.

Menurutnya, utang pemerintah saat ini digunakan untuk belanja negara yang produktif. Dengan demikian, utang bisa diputar menjadi penggerak ekonomi.

"Secara umum, utang itu untuk cover semua belanja (negara). Kalau ditanya apakah utang kita produktif, semuanya digunakan untuk hal produktif," jelasnya.

(rhs)

Let's block ads! (Why?)

from Sindikasi welcomepage.okezone.com kalo berita nya gak lengkap buka link disamping https://ift.tt/2vVCeft

No comments:

Post a Comment