JAKARTA - Perhelatan Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang menjadi momen besar bagi perbaikan sejumlah infrastruktur dan layanan. Termasuk di antaranya sistem transportasi taksi di bandar udara (bandara) agar lebih baik dan bisa mendukung industri pariwisata secara jangka panjang.
"Reformasi bandara saat ini sangat tepat bukan karena berbarengan dengan pentas Asian Games 2018 saja tetapi lebih dari itu, bagaimana mengubah pola lama dengan paradigma baru," kata Ketua Bidang Advokasi Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Darmaningtyas di Jakarta.
Saat ini sejumlah bandara di Indonesia perlu perbaikan signifikan dalam hal layanan transportasi taksi. Terutama di bandara berstatus enclave sipil (pemanfaatan bandara militer untuk umum). "Urusan transportasi (di bandara) menjadi problem kolektif," tambah dia.
Pelayanan bandara enclave sipil belum sepenuhnya menjamin hak konsumen dalam penggunaan layanan transportasi. "Pemakai jasa taksi harus mengikuti aturan bandara. Tidak peduli meski konsumen telah mengeluarkan biaya mahal," ungkap pengamat transportasi itu.
Sejumlah bandara di Indonesia yang notabene masih termasuk tujuan wisatawan baik domestik maupun mancanegara memang belum memberikan hak memilih bagi konsumen. Taksi tersedia ditentukan oleh pengelola bandara sehingga konsumen "dipaksa" untuk menerima kebijakan tersebut.
Sebagai contoh, di bandara internasional Soekarno-Hatta sempat memberlakukan skema First In First Out (FIFO) untuk antrian taksi. Dari berbagai merek dan perusahaan.
Dengan mekanisme "urut kacang" itu konsumen yang mengantri seolah adu nasib sesuai urutannya. Jika tidak suka dengan merek taksi yang kebetulan menjadi bagiannya, konsumen silakan antri lagi dari belakang dan begitu seterusnya. Beruntung, sistem tersebut kini sudah dihapus oleh otoritas bandara Soekarno-Hatta.
Sedangkan di bandara lain, sistem diberlakukan beragam. Secara umum masih belum memberikan kebebasan kepada konsumen dalam hal memilih moda transportasi umum taksi.
Untuk mengatasi itu, Darmaningtyas mengusulkan, pengelolaan bandara terkait jasa transportasi harus terbuka. "Harus menyediakan moda transportasi beragam. Itu penting supaya konsumen bebas memilih armada taksi sesuai keinginan," ujarnya.
Artinya, bandara-bandara militer secara pengelolaan tidak boleh tertutup. "Nah, untuk mengubah model pengelolaan tertutup dan armada taksi terbatas, mau tidak mau, harus dilakukan reformasi," dia menegaskan.
Pengelolaan transportasi bandara sudah seharusnya profesional. "Serahkan pengelolaan transportasi bandara pada Angkasa Pura dan stakeholders terkait," dia menyarankan.
Sejumlah bandara yang masih dikelola secara konvensional akan ketinggalan. "Apalagi, pemerintah mengingatkan era revolusi industri 4.0. Revolusi Industri itu meniscayakan tidak sekadar profesional tetapi harus inovatif, kreatif dan digitalisasi," terangnya.
Sebelumnya, PT Angkasa Pura I (Persero) mengupayakan untuk membuka peluang kerja sama kemitraan dengan seluruh perusahaan provider taksi yang sesuai kualifikasi melalui mekanisme lelang terbuka di Bandara Ahmad Yani Semarang. Hal ini dilakukan sebagai respons manajemen PT Angkasa Pura I (Persero) dalam memenuhi kebutuhan pengguna jasa bandara terhadap pilihan moda transportasi lanjutan di bandara, khususnya taksi bandara.
Sebelumnya
1 / 2
No comments:
Post a Comment