PDIP, GBHN, dan Tim Ekonomi Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Jakarta, CNBC Indonesia - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memiliki ekspektasi tinggi terhadap tim ekonomi dalam kabinet pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Oleh karena itu, PDIP ingin mengembalikan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai panduan dalam perencanaan pembangunan nasional. Demikian disampaikan oleh politikus PDIP Eva Kusuma Sundari kepada CNBC Indonesia, Kamis (16/8/2019).

"Kenapa kami kemudian kita menghidupkan kembali GBHN? karena dari hasil RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) 25 tahun sekarang tidak memenuhi tujuan berbangsa dan bernegara. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Eva.

"Kita harus tumbuhkan ekonomi ekonomi tapi indeks gini, rasio pendapatan antargolongan jelek, indeks gini kepemilikan tanah jelek, indeks gini pemilikan aset juga jelek. Sementara Bung Karno (proklamator kemerdekaan sekaligus presiden pertama RI) bilang keadilan sosial itu tidak ada kelaparan di Indoneia, tidak ada orang yang kehujanan karena tidak punya rumah, kedinginan karena tidak punya baju," lanjutnya.

Ihwal tim ekonomi yang diinginkan PDIP, Eva mengatakan bahwa tim ekonomi Jokowi-Ma'ruf haruslah mengerti ideologi ekonomi berbasis Pancasila. Bukan mereka yang memfasilitasi sistem ekonomi pasar yang basisnya individual. Dan yang krusial, menurut Eva, tim ekonomi harus mampu mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan untuk jangka panjang.

Lantas, siapa saja yang cocok untuk mengisi tim ekonomi Jokowi-Ma'ruf? Eva menilai sistem lebih krusial ketimbang sosok. Sebab, sistem akan memengaruhi sosok tersebut. Ia mencontohkan Sri Mulyani Indrawati selaku menteri keuangan. Eva menilai Sri Mulyani, yang pernah menjabat sebagai menkeu di era SBY, merupakan sosok yang berbeda di bawah kepemimpinan Jokowi.

"Pinter setinggi langit tapi tidak pro konstitusi gimana? Kabinet nanti butuh ekonom yang negarawan. Mau gak mau. Dia sebagai petugas konstitusi. Bukan individual platform. Kita concern kepada sistem," kata Eva.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah membeberkan sederet kriteria menteri calo mengisi kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin periode 2019-2024. Hal itu disampaikan Jokowi yang juga eks Wali Kota Solo dalam pertemuan dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Selain menjelaskan ihwal kriteria menteri atau pejabat setingkat menteri, Jokowi juga bicara perihal sikap parpol pendukung pasangan capres dan cawapres dari Koalisi Indonesia Kerja itu. Satu pertanyaan yang mengemuka, apakah parpol-parpol itu menerima keputusan Jokowi?

"Kamu tahu ndak kabinet itu apa? kabinet itu hak prerogatif presiden. Menteri itu adalah hak prerogatif presiden," kata Jokowi kepada wartawan di Cibubur, Jakarta Timur, kemarin.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ditanya perihal parpol yang meminta jatah menteri dalam jumlah tertentu. Tidak terkecuali Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menginginkan banyak menteri.

"Ya saya sampaikan tadi," ujar Jokowi.

Ia pun mengungkapkan jumlah kementerian bisa sama dengan saat ini, yaitu 34 kementerian. Namun, akan ada perubahan dari sisi nomenklatur.

"Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu (menteri luar negeri) juga handle (menangani) diplomasi ekonomi. Ada juga Kementerian Investasi akan konsentrasi di digital dan kreatif," kata Jokowi.

Ia mengatakan, pengumuman sosok-sosok pengisi kabinet dapat dilakukan kapan saja. Tidak perlu menunggu Oktober alias bulan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, yaitu 20 Oktober 2019.

(miq/sef)

Let's block ads! (Why?)

from CNBC Indonesia https://ift.tt/2YS8GzX
via IFTTT