Kelimanya terdiri dari empat bank BUMN yakni PT Bank Mandiri (Persero) Tbk/(BMRI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk/BBTN, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BBNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/BBRI.
Satu emiten lain yakni anak usaha PT Pertamina (Persero) untuk subholding gas yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
Titah RUPSLB sebetulnya diberikan oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan ramai di publik mengingat keinginan sang menteri yang ingin merombak direksi dan komisaris BUMN tersebut. Hal ini dinilai 'melanggar' perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Mantan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005 - 2010 Said Didu menyebutkan intervensi politik dalam pergantian manajemen di perusahaan pelat merah memang cukup tinggi.
Said Didu menilai, pergantian manajemen perusahaan BUMN yang sering dilakukan justru menimbulkan ketidaknyamanan dalam bekerja, serta membingungkan pelaku pasar dalam menilai kinerja manajemen tersebut.
"Sekarang enggak jelas sama sekali kriterianya [pergantian manajemen]. Hampir setiap saat boleh diganti. Tapi enggak mungkin juga Bu Rini [Rini Soemarno] berani melakukan ini tanpa lampu hijau dari Presiden," jelasnya kepada CNBC Indonesia.
Ditemui di sela-sela pagelaran Indonesia - Afrika Infrastructure Dialogue (IAID) 2019 di Nusa Dua, Bali, Rini Soemarno pun menegaskan rencana RUPSLB lima BUMN tersebut masih akan dikomunikasikan secara insentif kepada Presiden Jokowi.
"Nanti aja lihat seperti apa. Semua itu kan harus saya laporkan kepada Presiden. Ya nanti liat aja hasilnya," kata Rini di Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali.
"Saya harus laporkan kepada Presiden apa apa yang harus dilakukan. Itu saja. Keputusan ya nanti. Keputusannya nanti," tegas mantan bos PT Astra International Tbk itu.
Penelusuran CNBC Indonesia yang mengacu pada data Bursa Efek Indonesia (BEI), memang belum ada keputusan terbaru soal penyelenggaraan RUPSLB tersebut. Artinya belum ada perubahan agenda.
 Foto: Infografis/Saham 4 Bank BUMN Anjlok/Edward Ricardo |
Dalam penyelenggaraan Public Expose Live 2019 di Gedung BEI awal pekan ini, tiga bank yang menyelenggarakan paparan publik tersebut juga belum menginformasikan perubahan agenda RUPSLB.
"Saat pertama saya ditunjuk sebagai Menteri BUMN, keuntungan BUMN Rp 143 triliun dan dengan kerja keras seluruh insan BUMN, pada 2018 untungnya di atas Rp 200 triliun," ungkap Rini.
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun tak ingin lagi berkomentar lebih jauh mengenai rencana Menteri Rini yang 'kekeuh' ingin merombak direksi perusahaan pelat merah: empat bank BUMN dan satu perusahaan migas.
Berbicara di kompleks Istana Kepresidenan, Moeldoko meminta hal ini ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Purnawirawan Jenderal TNI itu belum mengetahui secara pasti, apakah langkah Rini bisa berujung pada sanksi tegas.
"Tanyakan saja ke Bu Menteri. Belum tahu [apakah ada sanksi bagi Menteri Rini]. Ya itu kan garis Presiden," tegas Moeldoko, Kamis (22/8/2019).
Dalam kesempatan sebelumnya, Moeldoko juga sempat angkat bicara mengenai hal. Menurutnya, apa yang disampaikan Jokow dalam sidang kabinet adalah keputusan mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.
"Harus diikuti. Mestinya begitu. Itu kan moral obligation bagi pejabat negara begitu," tegasnya Moeldoko
Sebelumnya Jokowi menegaskan bahwa menteri dilarang membuat suatu kebijakan strategis, minimal hingga Oktober 2019 atau sebelum periode kedua pemerintahan Jokowi. (hps/hps)
from CNBC Indonesia https://ift.tt/2KQUjTz
via IFTTT
No comments:
Post a Comment